Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Agama Negara Kalimantan Selatan | Media Informasi & Transpransi Pengadilan Agama Negara. Pengadilan Agama Negara Selangkah lebih Maju....

Admin Web

  • Andalas Putra
 

TATA CARA PROSES BERPERKARA

I.    PROSES BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA NEGARA
Langkah-Langkah Yang HarusDilakukan
1.    Penggugat / Pemohon datang ke Pengadilan Agama mengajukan Gugatan/ Permohonan secara tertulis atau lisan, bagi yang tidak pandai membaca dan menulis (buta huruf).
2.    Penggugat / Pemohon membayar Panjar Biaya Perkara di BPD Syariah Unit Negara yang besarnya sesuai dengan taksiran meja I berdasarkan PP RI No. 53 tahun 2008 dan SK Ketua PA Negara No. …………tanggal……….. 2012.
3.    Menyerahkan Bukti pembayaran Panjar Biaya Perkaradari BPD Kalsel Syariah Unit Negara kemeja I untuk selanjutnya dibuatkan SKUM dan dimasukkan dalam berkas perkara setelah diberi stempel lunas.
4.    Penggugat /Pemohon mendapatkan 1 surat Gugatan / Permohonan yang telah terdaftar dalam regester induk perkara dikelola oleh meja II.
5.    Penggugat / Pemohon pulang dan menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh JuruSita minimal 3 hari kerja sebelum sidang.

II.    PERSYARATAN MENGAJUKAN GUGATAN/PERMOHONAN PERCERAIAN
1.    Fotocopy Kutipan AktaNikah / Duplikatnya 1 lember dan fotocopy KTP Penggugat/Pemohon yang masih berlaku 1 lemba rmasing-masing fotocopy tersebut diberi materai Rp.6000 dan dileges di Kantor Pos.
2.    Surat Keterangan Ghaib yang dibuat oleh Kepala Desa setempat jikaTergugat/Termohon tidak diketahui alamatnya.
3.    Surat Izin dari Atasannya, jika yang mengajukan Gugatan/Permohonan PNS,TNI dan POLRI.
4.    Surat Keterangan TidakMampu yang dibuat Kepala Desa setempat dan diketehui oleh Camat, Jika yang berperkara miskin.
5.    Surat Kuasa Khusus, jika Penggugat / Pemohon telah menguasakan kepada Pengacara /Advokad, dan Surat Kuasa Insedentil, jika menguasakan kepada keluarga yang disertai dengan Surat Izin berperkara dari KetuaPengadilan Agama Negara..
6.    Membayar panjar biaya perkara di BPD Kalsel di Negara sesuai dengan taksiran Meja I.

II.    KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA  NEGARA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 49 UU NO. 3 Tahun 2006
1.    BidangPerkawinan.
2.    Kewarisan
3.    Wasiat
4.    Hibah
5.    Wakaf
6.    Zakat
7.    Infaq
8.    Sadakahdan
9.    EkonomiSyariah
Dalambidangperkawinanterdiridari :
1.    Izin beristri lebih dari seorang (poligami).
2.    Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun dalam hal orang tuaatauwali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaa npendapat.
3.    Despensasi kawin.
4.    Pencegahan perkawinan.
5.    Penolakan perkawinandari Pegawai Pencatat Nikah.
6.    Pembatalan perkawinan.
7.    Gugatan kelainan dalam kewajiban suami isteri.
8.    Perceraian karena talak (CeraiTalak).
9.    Gugatan perceraian (CeraiGugat).
10.    Penyelesaian harta bersama.
11.    Mengenai penguasaan anak-anak
12.    Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya.
13.    Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
14.    Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
15.    Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16.    Pencabutan kekuasaan wali.
17.    Penunjukan orang tua sebagai wali oleh pengadilan dalam halkekuasaan seorang wali dicabut.
18.    Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
19.    Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang masih berada dibawah kekuasaannya.
20.    Penetapanasalusulanakdanpengangkatananak (adopsi)
21.    Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkaswinan campuran.
22.    Penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974.

DalamBidangEkonomiSyari,ahTerdiridari :
1.    Bank Syari’ah.
2.    Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah.
3.    Asuransi Syari’ah.
4.    Re Asuransi Syariah
5.    Reksadana Syari’ah.
6.    Obligasi Syari’ah dan surat berharga berjangka menengah Syari’ah.
7.    Sekuritas Syari’ah.
8.    Dana pensiun lembaga keuanganSyari’ahdan.
9.    Bisnis Syari’ah.
IV. TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA NEGARA.
1.    Informasi dapat diakses langsung melalui papan pengumuman dan situs Internet Pengadilan yang khusus tersedia.
2.    Informasi yang tidak tersedi adi papan pengumuman dan situs Internet Pengadilan dapat diperoleh dengan cara mengisi formulir Permohonan yang disediakan oleh pengadilan.
3.    PetugasInformasi dan Dokumentasi Pengadilan memberikan tanda terima atas suatu Permohonan informasi.
4.    Permohonan meminta fotocopy salinan putusan dan salinan penetapan Pengadilan pada semua Tingkat Peradilan diajukan melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
5.    Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Permohonan diterima.
6.    Keterangan yang dimaksud dalam poin (5) berisi  :
a.    Ada atau tidak informasi yang dimohonkan.
b.    DiterimaatauditolakPermohonanbaiksebagianatauseluruhnya.
7.    Penolakan permohonan informasi, baik seluruhnya, sebagian, harus memuat alasan-alasannya.
8.    Permohonan yang diterima memuat biaya yang diperlukan.
9.    Petugas informasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan sebagaimana dimaksut pada poin (5), dalam hal informasi yang dimohon  :
a.    Bervolume besar, atau;
b.    Tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang terbuka sehingga perlu berkonsultasi dengan KeBervBervolume besar, atau;
c.    Tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang terbuka sehingga perlu berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan.
10.    Penyerahan salinan dan pemberian informasi dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) harikerja setelah Pemohon membayar biaya.
11.    Pengadilan dapat memperpanjang jangka waktu sebagaima tersebut dalam poin (10), dalam hal informasi  yang hendak disalin  :
a.    Bervolume besar, atau;
b.    Sedang dalam proses pembuatan;
12.    Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal :
a.    Pemohon ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak dapat diakses public;
b.    Permohonan informasi tidak dianggap sebagaimana Tidak tersedia informasi yang harus diforumkan;
c.    mestinya;
d.    Pengenaan biaya yang melebihi dari yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan, atau;
e.    Informasi tidak diberikan sekalipun telah melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuannya;
13.    Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada penanggungjawab (KPA), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
14.    Dalam hal pemohon mengajukan keberatan atas keputusan yang ditetapkanoleh KPA, maka keberatan diajukan kepenanggungjawab (KPA) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Penanggungjawab (KPA) memberikan jawaban selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah diterima setelah keberatan tersebut..
15.    Informasi mengenai putusan dan penetapan Peradilan yang dikeluarkan Pengadilan berdasarkan Keputusan ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti atau dasar melakukan suatu upaya hukum.
d.    Penanggung jawab dan petugas informasi dan dokumentasi yang dengan sengaja membuat informasi yang tidak benar atau dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Keputusan ini dijatuhkan sanksi administrasi
V. MEKANISME PENGAJUAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN HAKIM DAN PEGAWAI
1.    Pelapor membuat laporan pengaduan secara tertulis, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, melalui petugas piket/desk info, atau memasukkan pengaduan tertulis tersebut kedalam kotak pengaduan yang tersedia.
2.    Petugas piket/ desk info akan meneruskan surat pengaduan tersebut kepada Ketua Pengadilan melalui Bagian Umum dan selanjutnya diregister di Kepaniteraan Muda Hukum.
3.    Setelah diregister, surat pengaduan tersebut diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk ditindak lanjuti.
4.    Bila Ketua Pengadilan berpendapat bahwa pengajuan tersebut merupakan kewenangan Ketua Pengadilan membentuk tim Pemeriksa untuk memeriksa pengaduan tersebut.
5.    Tim Pemeriksa diberi waktu untuk memeriksa Pengaduan dan melaporkan serta memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut kepada Ketua Pengadilan.
6.    Dari hasil rekomendasi tersebut, Ketua Pengadilan dapat memberikan keputusan, atau meneruskan rekomendasi tersebut keinstansi Peradilan yang lebih tinggi. Memberikan jawaban selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah diterima.
7.    BilaKetuaPengadilan Agama berpendapatpermintaaninformasibukankewenangandariKetua
8.    SemualaporanpengaduandapatdiajukansecaratertulisdisampailangsungkePengadilan Agama Negara ataumelalui :  Telp./Fax. 0517 51421 atau Website,www.pa-negara.pta-banjarmasin.go.id    E-mail  pa-negara@gmail.comatauSMS ke ;  0853 4837 3029.ataukotakpengaduan di Pengadilan Agama Negara.
 

Total akses : 1858